KPK Didesak Tahan Plh Gubernur Papua

Ketua Gercin Bersama Pengurus. (foto;Dok)

JAYAPURA | Gerakan Cinta Indonesia (GERCIN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidik penggunaan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 dan 2023. Dan menahan Plh Gubernur Papua.

Pemeriksaan ini penting karena sejak roda pemerintahan di Provinsi Papua dikendalikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, pengelolaan keuangan di kantor Gubernur Dok II Jayapura mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Salah satunya, terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana Rp1,5 trilliun tahun anggaran 2022 yang melampaui anggaran induk. Dan tidak jelas dasar hukum maupun kriteria pengelolaannya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gercin, Hendrik Yance Udam (HYU) mengatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan keuangan itu, telah disoroti DPRP Papua pada saat sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun 2022 dan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa, 25 Juli 2023, di Kantor DPRP, Imbi, Kota Jayapura.

Bacaan Lainnya

Bahkan hal itu telah menjadi catatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan masih adanya permasalahan utama terhadap laporan keuangan Pemprov Papua, dimana terdapat realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk.

Dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp27,54 miliar, Belanja Modal senilai Rp566,11 miliar, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp141,02 miliar.

“Tahun 2022, Pemprov nyatakan bahwa tidak ada dana hibah dan bantuan sosial, namun kenyataannya dalam laporan keuangan 2022, masih ada dana hibah, bantuan sosial yang dilaporkan. Ini menjadi pertanyaan,”ungkap HYU dalam konferensi pers, Jumat pagi, (25/08/2023) didampingi Ketua DPD Gercin Provinsi Papua, Bung Menase ST,Sekretaris DPD Bung Herman Hugo Rumpaindus,Bendahara Mace Netty Puhili serta Pengrus DPD Bung Rio Kandam.

“Penganggaran keuangan daerah Provinsi Papua senilai Rp 1, 5 T dipandang keliru, karena membelanjakan untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 69 dst) PP N0 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perlu dipertanyakan kepada Ketua TAPD sebagai pihak yang bertanggung jawab,”tegas Ketum Gercin.

Ia juga menyoroti kegiatan-kegiatan seremonial Pemprov Papua tahun 2002 hingga 2023 yang dinilai tidak penting dan terkesan menghabiskan anggaran. Seperti kegiatan memberangkatkan kepala kampung ke Manado Sulawesi Utara, mengirim ratusan ASN ke Pornas dan mengirim para pejabat ke luar negeri pada tahun 2022 ke Eropa, Turki dan beberapa negara lainnya yang tidak jelas maksud dan tujuannya serta kegiatan seremonial lainnya.

Sementara dilain pihak, 900 ribu lebih rakyat Papua hidup dalam kemiskinan, dan masih banyak masalah yang tidak diselesaikan baik. Seperti masalah hak para tenaga medis di RSUD Abepura, kemudian utang-utang pihak ketiga saat PON XX, dan juga utang beasiswa.

Hendrik juga meminta KPK mengumumkan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam penggunaan dana operasional Gubernur Papua. Penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dana operasional gubernur Papua telah masuk tahap akhir.

Ketum Gercin merinci sejumlah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Plh Gubernur antara lain;
1. Penganggaran keuangan daerah Provinsi Papua senilai Rp 1, 5 T dipandang keliru, karena membelanjakan untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) N0. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perlu dipertanyakan kepada Ketua TAPD sebagai pihak yang bertanggung jawab.

2. Pelaksana harian Gubernur Papua dipandang keliru memanfaatkan anggaran daerah dengan dasar hukum “Peraturan Gubernur”

3. Dalam posisi apa Plh Gubernur bisa menggunakan anggaran dengan dasar hukum peraturan gubernur hingga melampau anggaran induk.

4. Sesuai temuan BPK dari aspek penganggarannya, sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan karena penggunaan anggaran 2022 tidak memenuhi ketentuan yang diperuntukan untuk membiayai kebutuhan mendesak, dan emergensi dan darurat seperti yang tertuang dalam PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara.

5. Kesalahan penggunaan anggaran akhirnya berdampak pada munculnya hasil penilaian BPK dengan memberi opini WDP bukan WTP. Padahal, telah beberapa kali Papua mendapat opini WTP tapi dengan kepemimpinan yang ada saat ini menjadi WDP.

6. Penggunaan kekuasaan oleh pelaksana tugas Gubernur Papua dianggap telah melampaui batas kewenangan, sehingga PERLU diingatkan agar tidak terulang.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *