Gubernur Ribka Laporkan Progres Pembangunan Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah ke Wapres

JAYAPURA | Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk melaporkan perkembangunan pembangunan di daerahnya kepada Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, pekan kemarin di Jayapura.
Salah satunya, progress pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah yang dipusatkan di daerah Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.

Pembangunan kantor pemerintahan di DOB baru tersebut berada di lahan seluas 300 hektar. Prosesnya pengadaannya telah diawali melalui tahap perencanaan berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen studi kelayakan, dokumen pemetaan dan sudah selesai ditahap persiapan.

Pengadaan tanah sesuai undang-undang yang berlaku, yakni PP No 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan PP RI Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Kini proses pengadaan tanah sudah masuk ke tahap pelaksanaan yakni musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi hingga nanti yang terakhir penyerahan hasil,” kata Ribka Haluk disela rapat koordinasi Badan Percepatan Pembangunan (BPP) terkait update kesiapan dan pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya yang di pimpin Wapres, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10/2023).

Bacaan Lainnya

Ribka Haluk mengungkapkan, pusat perkantorannya nanti dibangun berkonsep Green and Smart City yang mencerminkan kearifanlokal dengan desain berbentuk Burung Cendrawasih dan hal itu akan dilihat jelas dari udara.

“Untuk master plan pembangunannya sudah dikerjakan dan tinggal tahap finishing dan selanjutnya kita akan lari kencang untuk mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Ribka Haluk juga meminta agar Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak disamakan dengan Provinsi lain yang sudah defevinitif. Diharapkan adanya diskresi khusus yang diberikan kepada daerah DOB khususnya dari sisi penyerapan anggaran.

“Kami mengharapkan adanya diskresi khusus kepada daerah DOB atau tidak boleh disamakan dengan UU yang berlaku, seperti dalam rangka serapan anggaran, sebab daerah DOB saat ini masih relatif rendah serapannya dibandingkan daerah yang sudah definitive, akan tetapi kami juga mempersiapkan diri untuk menjalankan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan,” pintanya.

Maka itulah, pada kesempatan ini juga diharapkan kepada pihak Kemendagri agar bisa mempercepat evaluasi APBD Perubahan, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan pembangunan yang telah direncanakan,” harapnya.

Haluk juga mengatakan bahwa, Pemerintah daerah selalu berkoordinaai dengan seluruh stakeholders terkait adanya ancaman dari kelompok tertentu dalam pelakasanaan pemilu. Bahkan ia mengapresiasi langkah aparat keamanan melalukan safari pemilu ke daerah-daerah.

“Persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik dari aspek keamanan. Akan tetapi, koordinasi akan terus dilakukan bahkan Polda Papua menggelar safari Pemilu, yang dimulai dari Provinsi Papua Tengah yang dilanjutkan ke 3 DOB lainnya,” katanya.

Menurut Ribka Haluk, Pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar sama-sama mensukseskan Pemilu yang merupakan agenda negara yang harus dilaksanakan.

“Untuk pembiayaannya kami sudah merencanakan dan menganggarkannya. Kegiatan lainnya seperti, sosialisasi kepada masyarakat. Ini adalah agenda negara, sehingga wajib dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.(SON/YES)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar