DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Tuntutan Dokter Papua

JAKARTA | Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar menyelesaikan tuntutan dokter spesialis di Papua soal kenaikan tunjangan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang mereka terima jauh lebih rendah dari yang diterima dokter di provinsi-provinsi lainnya.

“Para dokter spesialis yang bekerja di Papua harus diperhatikan kesejahteraannya. Mereka sudah secara sadar bersedia bekerja di Papua di tengah kompleksnya persoalan kesehatan di sana. Tanpa tunjangan yang memadai, tentu sulit memenuhi pemerataan dokter,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9/2023).

Sebagai informasi, telah terjadi pengurangan pembayaran TPP dokter spesialis di Papua hingga mencapai 72 persen sejak Januari hingga Agustus 2023. Pengurangan tunjangan TPP itu berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 9 Tahun 2023.

Bacaan Lainnya

“Padahal berdasarkan Permenkes HK 01.07/Menkes/545 Tahun 2019, tunjangan dokter spesialis paling rendah itu Rp22 Juta. Dokter spesialis di Papua cuma menerima 3 sd 7 juta,” terang Netty.

Sesuai dengan Permenkes tersebut, lanjut Netty, para dokter spesialis Papua wajar diberikan apresiasi yang setimpal dengan tanggung jawab dan dedikasinya. Untuk itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil tindakan cepat guna merespon tuntutan para dokter spesialis di Papua tersebut.

“Kasus ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat menjadi korban keterlambatan pelayanan karena para dokter tidak merasa nyaman dalam bekerja,” tandas Netty.

Netty juga meminta agar organisasi profesi dokter memberikan perhatian dan mengawal penyelesaian kasus ini. “Organisasi profesi dokter selayaknya memberikan perhatian dan mengawal persoalan yang menimpa para anggotanya sehingga dapat diselesaikan dengan cara yang baik” terang Netty.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras pembunuhan terhadap aktivis perempuan Papua Michelle Kurisi Doga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Kekerasan di Papua sudah makin mengerikan. Korbannya kali ini adalah masyarakat sipil, aktivis perempuan dan anak Papua. Kami amat sesalkan dan mengutuk keras kejadian ini,” ungkap Christina.

Sasaran kekerasan yang menimpa warga sipil ini menurut Christina jika tidak ada tindakan serius aparat keamanan akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar lagi. Di sisi lain telah menciptakan teror dan ketakutan luar biasa bagi kelompok masyarakat yang lain.

“Aparat harus bertindak tegas. Sebelumnya juga banyak korban masyarakat sipil berjatuhan. Jangan sampai negara dianggap lemah di hadapan kelompok kriminal yang secara brutal hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka, ” lanjut Christina.

Bagi Christina situasi konflik di Papua dengan eskalasi kekerasan yang terus meningkat sudah di luar batas nalar kemanusiaan. “Ketika yang menjadi korban adalah aktivis kemanusiaan maka situasi sudah darurat. Tidak bisa dengan cara biasa lagi. Perempuan, anak-anak, aktivis kemanusiaan, mereka harus dilindungi dan tidak ada hubungannya dengan konflik antar kombatan. TNI dan Polri harus ambil sikap tegas,” tukasnya.

Pada level pimpinan, solusi masalah Papua menurut Christina harus diurai mulai dari persoalan keamanan. “Pengendalian keamanan harus jadi prioritas saat ini sebelum kita bicara soal-soal yang lain. Presiden bolak balik ke Papua, masalah keamanan harus jadi prioritas. Kami dorong fokus dulu ke urusan pengendalian keamanan baru urusan yang lain,” pungkas Christina.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *